Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Jakarta (LampungNetwork.com) -- Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016. Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

"Terkait penyampaian SPT orang pribadi jadi SPT tahun pajak 2016, kondisi yang bersamaan dengan hari terakhir pelaksanaan tax amnesty, oleh karena itu kami memutuskan untuk perpanjangan jangka waktu SPT OP sampai dengan 21 April 2017," kata dia.

Batas waktu pelaporan SPT sesuai dengan UU KUP jatuh pada 31 Maret bagi wajib pajak (WP) orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Untuk batas waktu SPT WP orang pribadi diperpanjang karena pada saat yang bersama pelaksanaan program tax amnesty juga berakhir.

Pelaksanaan tax amnesty telah diimplementasikan pada Juli 2016 dan akan berakhir di 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan penuh.

Menurut Suryo, perpanjangan pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016 sampai 21 April ini hanya berlaku administrasinya saja, sedangkan pembayaran pajaknya harus dilakukan pada 31 Maret.

"Penyampaiannya boleh mundur tapi bayarnya 31 Maret 2017, jangka waktu penyampaiannya di undur ke 21 April, jadi bayarnya sesuai UU mengatakan sampai 31 Maret, administrasinya yang diundur, yang e-filing bisa lakukan, yang pakai pos juga bisa," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, perpanjangan waktu laporan SPT Tahunan PPh periode tertuang dalam Peraturan Dirjen (Perdirjen).

"Itu dituangkan dalam Perdirjen, jadi sudah resmi disampaikan, perdirjennya hari ini akan di tandatangan dan akan dipublis," kata Hestu.

Dia menghimbau, meski adanya waktu perpanjangan untuk tetap melaporkan SPT Tahunan PPh mulai dari saat ini.

"Walau di perpanjang bisa dilakukan sekarang dan jangan menunggu kejadian sekarang ramai, ketika diundur isinya nanti 21 April, jadi tetap sampaikan SPT-nyadari sekarang," tukasnya.

 

Sumber : Detik.f/LampungNetwork.com/Rudhy.Hr

Mendagri RI Tjahjo Kumolo : R-APBD harus Ada Integrasi, Program, Selaras Antar Kota/Kabupaten Dengan Pemprov

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, meminta, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD), harus ada integrasi, program, serta selaras antar kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi.

"Artinya, program kabupaten/kota harus bisa selaras dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Secara prinsip, Kemendagri mendukung setiap program pemerintah daerah selama tidak melanggar Undang Undang," kata Mendagri Tjahjo, usai membuka Kejurnas Karate Piala Mendagri, di GOR Saburai, Bandarlampung, Jumat (24/3).

Saat ini, terkait evaluasi APBD Kota Bandarlampung, sambung Mendagri, sedang dalam proses pengkajian oleh Tim Direktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) dan Tim Keuangan daerah. "Kita tunggu saja, karena sedang di kaji," singkatnya.

Ditambahkan Kabag Humas dan Komunikasi Publik Pemprov. Lampung Heriyansyah, sebelumnya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, membatalkan sebagian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. Gubernur juga membatalkan peraturan turunan dari perda tersebut yakni Peraturan Wali Kota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017.

Menurut Heriyansyah pembatalan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda APBD Kota yang dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dari hasil evaluasi yang dilakukan, katanya, ada hal-hal dalam Perda APBD Kota Bandar Lampung tersebut, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Beberapa yang dinilai tidak sesuai yakni, target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 779 miliar. Angka ini dinilai tidak rasional. Karena dalam empat tahun terakhir, realisasi PAD di kisaran Rp300 miliaran. Idealnya, pemkot menargetkan PAD Rp. 483,6 miliar.

"Sesuai dengan kewenangannya, Gubernur Lampung memberikan pengendalian dalam program pembangunan daerah. Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari antara lain karena pendapatan terlalu tinggi sehingga berakibat tidak bisa membayar," kata dia.

Usai mengeluarkan evaluasi, Kemendagri pun langsung menyambut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.4418-2399 Tahun 2017 Tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017 tentang Pembatalan Beberapa Materi Dalam Perda Kota Bandarlampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017 dan Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017.

Dengan keluarnya keputusan tersebut, keberatan Walikota Bandarlampung tidak dikabulkan. Yakni, terkait 17 program/kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen RKPD pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017.  Selanjutnya Menteri Dalam Negeri tetap memberlakukan materi muatan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/29/VI.02/HK/2017.

Beberapa diantaranya, penyediaan anggaran perlengkapan seragam PNS Guru dan Non PNS Guru sebesar Rp. 4.466.154.000 juga tidak dikabulkan. Hal ini mengingat Guru SMK/SMA telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi. Yakni berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberatan Walikota terhadap kegiatan Penyediaan Dana Pendidikan Siswa Biling Berprestasi ke PTN/SMA/SMK sebesar Rp.39.761.993.000 juga tidak dikabulkan. Kegiatan tersebut dilarang untuk dianggarkan karena bukan merupakan kewenangan Pemkot Bandarlampung. Yakni mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya, Walikota Bandarlampung juga tidak dapat melakukan proses peminjaman kepada lembaga Peminjaman, yakni selama belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Selain itu keberatan Walikota tidak dikabulkan terhadap penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah.

 

Sumber : LampungNetwork.com/Rudhy.HR

Komisi III DPR RI Memberi Penilaian Baik Terhadap Komitmen Polda Lampung

Bandar Lampung(LampungNetwork.com) - Sebelas anggota Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerjanya Reses ke Polda memberikan penilaian bagus pada komitmen Polda Lampung untuk meneruskan proses reformasi internal.

"Hal yang menjadi catatan Komisi III DPR RI adalah komitmen Kapolda Lampung dan jajaran untuk reformasi internal secara terus-menerus. Karena itu kunci peningkatan pelayanan kepada masyarakat, " kata Ketua Tim Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman di Gedung Wiyono Siregar Mapolda Lampung, Selasa 28/2 2017.

Topik pembinaan personil sempat agak lama dibahas. Apalagi saat dikaitkan dengan saber pungli yang dilakukan anggota. Anggota DPR Supratman Andi Agtas mengingatkan Kapolda soal perlakuan terhadap 13 anggota Polri yang kena OTT tim saber pungli. Status sebagai anggota tidak boleh jadi pembeda perlakuan. Kapolda Lampung Irjend Sudjarno sendiri memaparkan data penindakan terhadap pelanggaran personil Polda Lampung 2015 ke 2016. Untuk pidana naik dari 13 jadi 22 personil. Penindakan kode etik turun dari 91 jadi 45. Penerapan disiplin naik dari 344 jadi 348 orang. Terakhir, PTDH turun dari 29 menjadi enam orang.

Paparan itu dikritik oleh anggota DPR Mohammad Toha. Ia mencontohkan keponakan sendiri yang terkena kasus di Polres Way Kanan. Ia minta Sudjarno benar-benar melakukan pembinaan personil kebawah. Ketegasan diperlukan agar pembinaan berjalan benar. "Cek dan mantapkan dulu pola pembinaan internal. Jangan dibiarkan. Karena kalau pembinaan longgar maka anggota sesuka hati,

Menanggapi Muhammad Toha , Kapolda Lampung Irjen Pol Drs. Sudjarno berkomentar tegas. "Kami tidak akan membiarkan pembinaan seperti itu. Itu bukan pembinaan Polda Lampung. Anggota bermasalah sudah dimapping. Segera diputuskan.

 

Sumber : LampungNetwork.com/Dendy.H

Nasdem Dukung Ridwan Kamil Di Pilgub Jabar 2018

Bandung -- Partai Nasional Demokrat (Nasdem) percaya diri menyatakan dukungan kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil untuk maju sebagai bakal calon gubernur  dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018 mendatang.

Pernyataan itu akan disampaikan dalam deklarasi dukungan di Lapangan Tegallega, Minggu,19 Maret 2017 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Barat, Saan Mustopa menyakan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Emil sejak 2016 lalu. Komunikasi dibangun setelah partai mengamati sepak terjang dan kinerja Emil dalam memimpin dan mengelola Kota Bandung.

Partai Nasdem juga sudah melakukan survei terkait penerimaan warga Jawa Barat atas Emil. Hasilnya menyatakan nama Emil paling populer dan diterima oleh masyarakat.

Dalam deklarasi dukungan itu, ungkap Saan, bakal hadir pendiri serta pimpinan Nasdem Surya Paloh. Emil juga bakal hadir.
Panitia menyusun agenda Kirab Budaya, yaitu prosesi penjemputan Emil dari rumah dinasnya pada pagi hari dan diarak kader partai menuju Monumen Bandung Lautan Api di Lapangan Tegallega.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2016, pasangan calon dapat diusulkan partai poloitik atau perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Pasal 5 Ayat 2 PKPU itu menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik bisa mencalonkan jika punya paling sedikit 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen dari akumulasi suara sah di pemilihan legislatif terakhir.

Komposisi DPRD Jawa Barat hasil pemilihan legislatif 2009 lalu, adalah, PDIP punya 20 kursi, Golkar 17 kursi, dan PKS 12 kursi. Demokrat 12 kursi, Gerindra 11 kursi, PPP 9 kursi, PKB 7 kursi, NasDem 5 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 3 kursi.
Berdasarkan komposisi itu, hanya PDIP yang berhak mengajukan calon tanpa berkoalisi. [153]


Sumber : Suara Pembaruan (Lampungnetwork.com)

Panglima TNI : TNI Siap Hadapi Ormas Yang Bertentangan Dengan Ideologi Pancasila Dan Radikalisme

Jakarta (Lampungnetwork.com/Puspen TNI) -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap menghadapi Organisasi Masyarakat (Ormas) yang gerakannya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan radikalisme. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media disela-sela Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) tahun 2017 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa, Rapim TNI pada tahun 2017 ini bernilai sangat strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana TNI merupakan komponen bangsa harus bekerjasama dan bertekad menciptakan suasana kondusif, mendukung pemerintah yang sah.

TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang sah dan sepakat menghadapi semua Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme yang mengganggu jalannya pembangunan nasional.  “Dua point ini yang menjadi titik sentral, sehingga pada Rapim ini sejumlah Kementerian ikut memberikan pengarahan dan petunjuk agar semua dapat berjalan lancar dan TNI dapat membantu program-program pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” tegas Panglima TNI.

Panglima TNI menyampaikan pula bahwa, dalam revolusi mental yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo tentang bagaimana menanamkan Pancasila itu adalah pikiran, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. “Kalau ada Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila, itu yang berbahaya. Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental,” tuturnya.

Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam gejolak yang terjadi belakangan ini, utamanya perang opini di media sosial, sedikit banyaknya sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia. “Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindsetnya sudah berubah, padahal budaya Indonesia adalah santun dan damai. Ini diperlukan dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Sementara itu terkait makar yang melibatkan Purnawirawan TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwasanya prajurit TNI yang pensiun sudah menjadi rakyat biasa, maka proses hukumnya di Kepolisian.

Turut mendampingi Panglima TNI yaitu Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna, Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto.

 

Sumber : Lampungnetwork.com/Rudhy