Caleg Dari Partai Berkarya Fitri Tiara Yolanda Siap Perjuangkan Petani Kopi Dan Pariwisata Lampung

Bandarlampung (LampungNetwork.com) - Pemilihan calon legislatif periode 2019-2024 diprediksi akan bermunculan wajah-wajah baru dan persaingan akan semakin ketat untuk dapat menduduki kursi legislatif provinsi Lampung maupun Kota. Dimana keterlibatan para perempuan dalam partai sangat penting, untuk kuota perempuan mencapai 30 persen dalam partai politik.

Salah satu wajah baru calon legislatif (caleg) 2019 yakni wanita tangguh dan mampu bersaing adalah Fitri Tiara Yolanda siap maju melalui Partai Berkarya dengan daerah pemilihan (dapil) IV yang meliputi, Lampung barat , Tanggamus, Pesisir barat dengan nomor urut 5 caleg DPRD provinsi Lampung."Ya, saya siap maju untuk membesarkan partai Berkarya dan siap mendengar aspirasi masyarakat terutama petani kopi," ungkapnya, Rabu (25/7/2018).

Tiara, sapaan akrabnya mengatakan, maju nya sebagai caleg semata-mata hanya untuk memajukan petani kopi dan membesarkan pariwisata di daerah pesisir. Diketahui, untuk kopi merupakan komoditi yang harus terus di kembangkan dan di pertahankan. "Ya, saya sangat mencintai kopi dan pariwisata. Masih ada beberapa pariwisata yang harus di kembangkan di Lampung untuk menarik wisatawan dan di kenalkan sampai internasional. Untuk kopi kita masih kalah dengan negara lain , padahal kopi kita merupakan kopi terbaik," ungkapnya.

Tiara menambahkan, mengapa kopi masih di bawah negara lain , sementara negara lain saja belajar dari Lampung. "Nah, kita ini kan penghasil kopi terbesar tapi kita masih di bawah negara lain. "Jika saya terpilih maka saya akan memprioritaskan petani kopi untuk bekerja semaksimal mungkin dan akan melakukan pertemuan dengan pengusaha kopi serta pemerintah daerah agar dapat bersinergi memberikan pembinaan kepada petani dan dapat memberikan peluang pupuk terbaik untuk petani dan dapat menghasilkan kopi terbaik ,agar dapat bersaing di mancanegara," Pungkasnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Harry. P

Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung Laksanakan Rakor UP-PKSA

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com) - Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Secara ber­lapis, di­mulai dari lingkungan keluarga dan kerabat, masya­rakat sekitar, pemerintah lokal sampai pusat, hingga masya­rakat internasional berkewajiban untuk menghormati,  melindungi dan meng­upaya­kan pemenuhan atas hak anak. Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik serta mampu menjalankan ke­wajib­an dan tanggungjawabnya, maka anak akan dapat memiliki kehidupan yang berkualitas dan memungkinkannya untuk tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai potensinya.

Demikian arahan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saeni dalam acara Rakor Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak (UP-PKSA) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung di Hotel Grand Praba, Bandar Lampung, Selasa (24/7).

Dihadapan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan para Pekerja Sosial; Sumarju Saeni mengatakan, "meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih banyak anak Indonesia harus hidup dalam beragam situasi sulit yang membuat kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya terancam".

"Kebijakan pelayanan sosial anak pada masa yang lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral/fragmatis. Jangkauan pelayanan sosial terbatas, reaktif merespon masalah yang aktual. Fokus pada pelayanan berbasis institusi/panti sosial, serta belum adanya rencana strategis nasional yang dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan", ujar Sumarju.

Paradigma baru pelayanan sosial anak kini sudah bersifat terpadu dan berkelanjutan serta dapat menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional serta mengedepankan peran serta dan tanggung jawab keluarga juga masyarakat."Melalui rakor ini diharapkan pada setiap Kabupaten/Kota segera terbentuk UP-PKSA". Ujar Marju.

Dengan UP-PKSA diharapkan terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup serta partisipasi anak dapat terwujud.Sasaran PKSA diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.Secara umum sasaran pelayanan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu: Anak balita terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus; Anak terlantar/tanpa asuhan orang tua; Anak yang terpaksa bekerja di jalanan; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak penyandang disabilitas; Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Pada tahun 2018 ini, Dinas Sosial Provinsi Lampung baru dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan UP-PKSA di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Kota Bandarlampung dan Kota Metro. Kata Sumarju mengakhiri pembicaraannya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Rudhy.HR

Walikota Bandar Lampung Herman HN Mendapat Penghargaan KLA Dari KPPPA RI.

Jakarta (Lampungnetwork.com) - Walikota Bandar Lampung Herman HN. Dipanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan surat panggilan No. 940/KPP-PA/Dep.IV/TKA.0102/07/2018 tertanggal 17 Juli 2018 hal Penghargaan KLA Tahun 2018.

Dalam suratnya mengenai Evaluasi Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan berdasarkan hasil evaluasi, kota Bandar Lampung terpilih untuk mendapatkan penghargaan KLA TAhun 2018.

Berdasarkan Evaluasi tersebut Walikota Bandar Lampung di Undang oleh Kementerian PPPA untuk dapat hadir dalam acara Penganugrahan KLA Tahun 2018 yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 23 juli 2018 pada pukul 18.30 Wib , di Dyandra Convention Center Jalan Basuki Rachmat 93-105 Kota Surabaya.

Walikota Bandar Lampung Herman HN diminta untuk mendampingi Ketua Gugus Tugas KLA dan Kepala Dinas PPPA, Walikota Bandar Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Badri Tamam menerima Anugerah Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2018 pada Senin (23/07/2018) malam. diLobi Hotel Ibis Surabaya City Center dan Penganugrahan KLA tersebut diserahkan langsung oleh menteri P3A " Yohana Yembise "

Dalam sambutannya menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan "ada lima strategi utama yang harus dipenuhi guna pencegahan kekerasan dan ekslotasi pada anak, pertama intervensi, kedua pemenuhan kebutuhan keluarga, ketiga hadirnya sekolah ramah anak, keempat membangun lingkungan dan kelima membangun wilayah, desa , kelurahan layak anak " Pungkasnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Harry.P

DPRD Kota Bandar Lampung Gelar Sidang Paripurna

Bandarlampung (LampungNetwork.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandarlampung menggelar sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPj)  Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017 yang telah disahkan DPRD Bandarlampung menjadi Peraturan Daerah. Adapun acara dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD kota Bandarlampung, hari Selasa (24/7/2018).

Ketua DPRD kota Bandarlampung, H. Wiyadi. SP. MM menerangkan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang setiap tahun merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selalu Pengguna Anggaran dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat."Kewajiban untuk menyampaikan LPj Pertanggungjawaban APBD diperintahkan oleh Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," terangnya.

Di tempat yang sama, H. Agusman Arief, SE. MM (F Demokrat) selaku juru bicara Badan Anggaran dalam laporannya memaparkan bahwa DPRD kota Bandarlampung mengapresiasi pemerintah daerah atas prestasi mendapatkan opini WTP dari BPK RI selama delapan kali berturut turut.

"Tentunya, ini patut kita syukuri dan dapat kita artikan Pemerintah Kota Bandarlampung telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik. Namun, DPRD meminta kepada Walikota agar segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK yang berkenaan dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Perihal tidak tercapainya pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD meminta agar Walikota lebih optimal dalam mengelola sektor PAD," ungkapnya.

Agusman Arief menambahkan, dalam upaya meningkatkan PAD, DPRD meminta Pemerintah Kota melakukan penyesuaian terhadap jenis objek PBB, pembaharuan data base objek pajak, penagihan secara kontinyu maupun tunggakan pajak, meningkatkan tertib administrasi, pengawasan dan optimalisasi kinerja UPT, dan menerapkan pembayaran pajak  secara elektronik e-billing."Untuk Penerapan e-billing dalam pengelolaan pajak DPRD Kota Bandarlampung telah membentuk Perda usul inisiatif tentang Pengelolaan Pajak Secara Elektronik. Perda ini dibentuk agar Pendapatan Daerah meningkat," tandasnya.

Selain mengesahkan LPj Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017, sidang paripurna juga membahas penyampaian Rekomendasi DPRD Bandarlampung terhadap Laporan Keterangan  (LKPJ) Walikota Bandarlampung Tahun 2017.Dedi Yuginta. SE. MSi (F PDIP) sebagai juru bicara Pansus mengatakan, "Setelah Pansus membahas LKPJ Walikota maka Pansus memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanan pembangunan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Sementara, menanggapi hal tersebut, Walikota Bandarlampung Drs. H. Herman HN, MM mengungkapkan, "Memang APBD kota Bandarlampung tahun 2017 belum memenuhi target, namun tahun ini kita usahakan lebih baik lagi, " pungkasnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Harry.P