Pemkot Bandar Lampung Melepas 1.615 Jama'ah Haji Sekaligus Berikan Tali Asih

Bandarlampung (LampungNetwork.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melepas 1.615 orang jamaah haji dan memberikan bantuan tali asih sebesar Rp250 ribu per orang serta memberikan subsidi Ongkos Transportasi Daerah (OTD) sebesar empat miliar yang dilaksanakan di masjid Agung Al-Furqon Bandarlampung, Selasa (17/7/2018).

Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra kota Bandarlampung, Sukarma Wijaya mengatakan, bantuan dana tali asih tersebut dapat digunakan sebagai uang saku bagi para jamaah yang akan berangkat haji."Tali asih per jamaah sekitar Rp250 ribu rupiah, untuk 1.615 jamaah haji se-Kota Bandar Lampung. Jadi sebagai bentuk, tali asih diluar (OTD) yang menjadi subsidi dan juga dibiayai oleh Pemkot Bandar Lampung," ungkapnya, Selasa (17/7/2018).

Sukarma menambahkan, dana subsidi untuk OTD dikeluarkan melalui APBD Kota Bandar Lampung sehingga dapat meringankan beban para jamaah dalam membayar ongkos transportasi dalam menjalankan ibadah ini."Total hampir empat miliyar rupiah sebagai dana yang disubsidi untuk OTD oleh Pemkot Bandar Lampung," terangnya.

Sukarma juga berharap, para calon jamaah haji lebih cermat dalam membawa barang-barang agar menghindari adanya permasalahan dalam deteksi di mesin sensor x-ray saat dibandara."Tetap harus mematuhi peraturan. tidak ada lagi para calon jemaah haji tersendat di pemeriksaan sinar x-ray, yang menyebabkan kendala pada calon jemaah haji itu sendiri," tutupnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Harry.P

Cegah Korupsi Sektor Usaha, KPK Gelar FGD KAD di Lampung

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung yang diadakan di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Senin (16/7/2018). FGD ini sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor usaha. KAD sendiri merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha di daerah yang ditujukan untuk menciptakan bisnis berintegritas yang bebas dari korupsi.

"FGD ini untuk mendengarkan permasalahan di sektor usaha yang terdapat di Provinsi Lampung. Dari permasalahan yang ada, nantinya akan dibuat struktur KAD Lampung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," jelas Satgas Pencegahan di Sektor Swasta, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Ariz Dedy Arham.  Setelah penetapan struktur KAD, Arham menjelaskan akan dilakukan sebuah deklarasi antara pengusaha dan regulator untuk menciptakan bisnis berintegritas yang bebas dari korupsi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Lampung Wahrul Fauzi  menjelaskan KAD Lampung harus senafas dan sejiwa antara pelaku usaha dan pihak regulator. "KAD harus menciptakan iklim usaha berintegritas yang bebas dari korupsi di Lampung," jelas Fauzi.  Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan pihaknya telah melakukan diskusi kecil terkait beberapa kendala seperti perizinan, sumber daya alam, dan pengadaan barang dan jasa.

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Syaiful Darmawan, menjelaskan adanya berbagai kendala tersebut harus diselesaikan secara bersama-sama. "Ini adalah tugas bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mulai dari perizinan, sumber daya alam dan lainnya. Selain itu, kita juga harus mampu memanfaatkan potensi alam yang ada di Lampung," ujar Syaiful.

FGD ini selajn dihadiri Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Syaiful Darmawan, juga Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, Perwakilan Biro Perekonomian Provinsi Lampung, dan KADIN Provinsi Lampung.

Sumber : Lampungnetwork.com - Rudhy.HR

Sekdaprov Hamartoni Ajak Jaga Suasana Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2018

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com) -- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  Hamartoni  Ahadis mengajak segenap  masyarakat Lampung dan seluruh pihak terkait untuk menjaga situasi dan kondisi lingkungan masing – masing agar  tetap dalam situasi yang kondusif, aman dan damai pasca Pilkada Serentak 2018.

Seperti diketahui, Provinsi Lampung baru saja melaksanaksn Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di  Lampung Utara dan Tanggamus pada 27 juni 2018 lalu. “Sebagai hajat Daerah tentu saja semua elemen masyarakat telah terlibat dan ikut tanggung jawab terhadap kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi tersebut.  Kita semua bertanggung jawab tidak hanya pada tahap pra dan pelaksanaan Pilkada namun juga pasca pelaksanaan Pilkada," ujar Pj. Sekdaprov saat memimpin Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Provinsi Lampung senin 17 Juli 2018.

Pada kesempatan tersebut atas nama Pemerintah Provinsi Lampung Sekdaprov juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Lampung.Menurut Hamartoni, KPU, Bawaslu, masyarakat  Lampung, serta seluruh perangkat Pemerintah, TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah bekerja keras dalam memberikan kontribusi  aktif dalam pelaksanaan Pilkada Lampung. “Ke depan mari kita tingkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Lampung  yang saat ini berkembang saat dinamis, dengan pembangunan  lintas sektoral yang digalakkan oleh pemprov diharapkan dapat menjadikan Lampung sebagai Provinsi yang selalu bergerak Maju dalam roda Pemerintahan,” kata Hamartoni.

Pada akhir amanatnya, Hamartoni berpesan agar segenap peserta upacara untuk terus meningkatkan disiplin, loyalitas, dedikasi, motovasi dan etos kerja, serta membudayakan untuk berfikir kreatif, inovatis, dan berupaya selalu solutif dalam menjalankan tugas – tugas sebagai abdi Negara.

Sumber : Lampungnetwork.com-Rudhy.HR

Herman HN Walikota Bandar Lampung Lakukan Penertiban PKL Di Pasar Tengah

Bandarlampung (LampungNetwork.com) - Walikota Bandar Lampung, Herman HN melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada dilokasi Pasar Tengah pada hari Senin (16/7/2018) untuk menjadikan tempat tersebut menjadi rapih, dan meminta petugas Dinas Perhubungan setempat untuk menertibkan PKL di kawasan parkir sepanjang Jalan Jend. Suprapto.

"Tolong dibersihkan semua, gak ada lagi yang dagang-dagang disini (Jalan Jend. Suprapto)," tegasnya kepada aparat juga pedagang yang ada disekitar, Senin (16/7/2018).

Walikota Bandarlampung, Herman HN langsung melakukan pemantauan terhadap lalu lintas disekitar. Ia menegaskan agar setiap pengendara dan aparat yang berjaga tertib dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Misal rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dan lain sebagainya yang harus dipatuhi semua pihak.

"Harus segera dibenahi dan para pengguna jalan agar tetap dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas," jelasnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Harry.P