Kadis Sosial Beserta 15 Kortek Se Provinsi Lampung Hadiri Rakortek Bantuan Sosial Pangan

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com) - Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni beserta 15 Koordinator Teknis (Kortek) Rastra/BPNT Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung menghadiri Rakor Bantuan Sosial Pangan Wilayah I (11 Provinsi dan 181 Kab/Kota) pada 18/07/2018 di Hotel Ultima Horison Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Komisi VIII DPR RI; M.Ali Taher Yang mengaku lahir dari keluarga miskin, bahkan pada usia mudanya sebagai anak panti asuhan. "Jangan main-main dengan fakir miskin karena azapnya baik di dunia maupun akherat sangatlah pedih".katanya

Ali Taher sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI sejak bulan Mei 2016 yang juga dikenal merakyat ini berharap Wilayah I yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi se Sumatera ini menjadi contoh wilayah yg lain baik yang menyangkut akurasi data dan percepatan penyaluran bansos pangan. Demikian disampaikan M.Ali Tahir saat membukan Rakortek Bantuan Sosial Pangan Wilayah I (18/07/2018) di hotel Horison, Palembang.Menurut Direktor Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI; Naziarto bahwa secara umum pelaksanaan program bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin yakni Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) semakin meningkat. Pelaksanaan semakin cepat, sasarannya semakin akurat dan bantuannya semakin berkualitas. Katanya.

Kita sadari pelaksanaan Rastra/BPNT masih banyak terkendala antara lain permasalahan akurasi data, kurangnya koordinasi dan singkronisasi antara Himbara dengan Tikor Rastra/BPNT.Perbedaan pemahaman bansos pangan antara pendamping PKH dengan TKSK."Rapat ini diharapkan adanya persamaan persepsi yang" kata Naziarto.

Kebijakan Kemensos dalam penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang selama ini ditentukan oleh Kemensos; namun sekarang bisa dilakukan oleh Ketua Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota. "Penggantian data KPM cukup dilakukan dengan SK Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota" imbuhnya.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni dengan didampingi oleh Kepala-Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin/Kortek pada Dinsos Kab/kota se Provinsi Lampung saat menghadiri Rakortek Bantuan Sosial Pangan tersebut mengatakan bahwa rakor ini sangat penting khususnya untuk penyempurnaan dalam bansos pangan.Pemerintah bertekad terus meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bansos Rastra.Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur akan dilaksanakan perubahan pelaksanaan bantuan sosial pangan secara tunai atau dikenal dengan Rastra menjadi BPNT. Oleh karena itu perlu dimantabkan koordinasi dan singkronisasi dengan Pt.Telkom atau Provider seluler untuk penyediaan sinyal internet, Bank Himbara, Perum  Bulog, Bumdes.

Sumber : Lampungnetwork.com - Rudhy.HR

Ahmad Handoko : BAWASLU Lampung Tidak Amanah Jalankan UU Pilkada

Bandarlampung(Lampungnetwork.com) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung dianggap tidak amanah dalam menjalankan UU Pilkada. Selain itu, keputusan sidang money politics terstruktur, sistematis dan masif (TSM) juga diduga tidak berkiblat pada kebenaran, alias cenderung berpihak terhadap paslon Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik).

Ahmad Handoko Kuasa Hukum paslon nomor urut satu M.Ridho Ficardo – Bachtiar Basri mencurigai adanya akal-akalan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung atas putusan sidang yang memenangkan paslon nomor urut tiga Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.“Ada uang ada amplop dan orang yang bicara kalau ini untuk nomor tiga, tapi katanya yang diberi tidak ada. Menurut saya ini sudah akal-akalan, jadi wajar kalau ada orang yang curiga. Ada apa keputusan bisa seperti ini. Seharusnya para komisioner Bawaslu paham aturan hukum, teori pembuktian seperti apa dan memahami permasalahannya sehingga bisa mencerna dan menjawab,” kata Ahmad Handoko, Kamis (19/7).

Lembaga penyelenggara pemilu ini boleh menolak argument dari paslon nomor urut satu melalui pertimbangan yuridis yang baik dan benar. “Masa semua alasannya karena terlapor tidak ada. Kemudian paslon nomor urut tiga tidak terbukti melakukan politik uang. Tetapi ada orang yang membagi-bagikan uang untuk paslon nomor urut tiga. Terus kepentingannya apa orang itu. Masa iya memakai uang sendiri supaya orang menjadi gubernur, kan tidak masuk akal. Melalui dua alat bukti  sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa,” ungkapnya.

Ia mencontohkan teori pembuktian yang mudah melalui adanya perkara pembunuhan tanpa menghadirkan pelaku di persidangan. “Masa perkara mau dihentikan, kan bisa juga sidang tanpa kehadiran terdakwa. Yang terpenting pelaku itu sudah terbukti melakukan pembunuhan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, semestinya dengan biaya yang kabarnya mencapai Rp 90 miliar, Panwas tidak hanya duduk dikantor menunggu laporan dari masyarakat, tetapi berkeliling sebagai bentuk strategi penindakan  mengantisipasi adanya dugaan politik uang. Selain itu, Panwas juga sebenarnya tidak perlu kembali memanggil pelapor yang sudah menyertakan alat bukti, tetapi langsung menelusuri laporan itu.“Masa tidak ada strategi penindakan yang bagus. Justru orang yang melapor disuruh menghadirkan siapa orang yang dilaporkan, dan membuktikan laporannya, artinya ini sudah tidak benar. Sebenarnya orang yang dilaporkan kalau dipanggil itu tidak datang, berarti dia (terlapor) tidak menggunakan hak untuk membela diri dan lembaga penyelenggara pemilu ini bisa langsung menetapkan sebagai tersangka, tapi sayangnya hak itu tidak pernah dilakukan,” ucapnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Rudhy.HR

Presiden Joko Widodo Mengecam praktik money politics

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan mengecam praktik money politics dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal tersebut diutarakan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa Untuk Memperkokoh Peradaban Bangsa Menuju Desa Yang Sejahtera, di Gedung Serba Guna (GSG) Graha Mandala Alam, Rabu (18/7).

Mendagri meminta semua pihak utamanya aparatur perangkat desa untuk tidak terlibat dalam praktik money politics pilkada, serta pileg dan pilpes mendatang. "Politik uang harus dilawan. Hati-hati, karena pemberi dan penerima ada aturan hukumnya," kata Tjahjo Kumolo.

Sementara, menyikapi dugaan money politics yang dilakukan pasangan calon Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim (Arinal Nunik) di Pilgub Lampung, Mendagri masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. "Semua ada mekanisme hukumnya, kita tunggu saja putusan Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Terkait money politics Arinal-Nunik, Tjahjo kulomo juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda dan Danrem agar tetap menjaga kondusifitas ditengah meledaknya dugaan money politics dalam kontestasi Pilkada Lampung.

Sementara untuk agenda pilkada ulang di Provinsi Lampung, Mendagri menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan MK. "Kalau itu saya belum tahu," tuntasnya

Sumber : Lampungnetwork.com - Rudhy.HR

Yustin Ridho Ficardo Ajak Masyarakat Budayakan Batik Lampung

Bandar Lampung (Lampungnetwork.com)Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Yustin Ridho Ficardo mengajak masyarakat membudayakan memakai batik Lampung. Hal itu diungkapkan Ibu Yustin di depan Asosiasi Batik dan Tenun Nusantara di Aula Gedung PKK Provinsi Lampung, Rabu (18/7/2018).

“Dengan seringnya kita memakai Batik Lampung, maka kita akan mencintainya, itu akan terlihat hidup apabila kita cinta dengan apa yang kita kenakan. Dan saya harap kepada Asosiasi Batik Lampung untuk membantu para pengrajin dan lebih mengembangkan kerajinan Batik Lampung.” ujar Yustin.

Yustin mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi para pengrajin batik yang tergabung dalam Asosiasi Pengrajin Batik Lampung yang telah mengembangkan Batik Lampung hingga ke mancanegara dengan segala kelebihan dan keunikan corak, warna, dan bahan yang dimiliki.Yustin juga mengimbau masyarakat Lampung ikut berpartisipasi untuk melestarikan dan menggunakan batik khas Lampung yang memiliki keunikan tersendiri. “Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Batik Lampung, kita harus menjaga dan melestarikan motif-motif kain Batik Lampung agar tidak punah dan dapat dikenal bukan hanya di Provinsi Lampung saja tapi juga Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Batik dan Tenun Nusantara “Bhuana”, Laila Al Husna, menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan dukungan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, yang selama ini menjadi motivator bagi pengrajin Batik Lampung. “Pesan beliau adalah untuk terus mengangkat kain batik khas daerah Lampung agar dapat dikenal masyarakat luas. Kami juga mendapatkan arahan dan dukungan penuh dari ketua Dekranasda dan PKK Provinsi Lampung, Yustin Ficardo dalam peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2018 mendatang.

Sumber : Lampungnetwork.com - Rudhy.HR