DPRD Kota Bandar Lampung Gelar Sidang Paripurna

Bandarlampung (LampungNetwork.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandarlampung menggelar sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPj)  Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017 yang telah disahkan DPRD Bandarlampung menjadi Peraturan Daerah. Adapun acara dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD kota Bandarlampung, hari Selasa (24/7/2018).

Ketua DPRD kota Bandarlampung, H. Wiyadi. SP. MM menerangkan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang setiap tahun merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selalu Pengguna Anggaran dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat."Kewajiban untuk menyampaikan LPj Pertanggungjawaban APBD diperintahkan oleh Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," terangnya.

Di tempat yang sama, H. Agusman Arief, SE. MM (F Demokrat) selaku juru bicara Badan Anggaran dalam laporannya memaparkan bahwa DPRD kota Bandarlampung mengapresiasi pemerintah daerah atas prestasi mendapatkan opini WTP dari BPK RI selama delapan kali berturut turut.

"Tentunya, ini patut kita syukuri dan dapat kita artikan Pemerintah Kota Bandarlampung telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik. Namun, DPRD meminta kepada Walikota agar segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK yang berkenaan dengan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Perihal tidak tercapainya pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD meminta agar Walikota lebih optimal dalam mengelola sektor PAD," ungkapnya.

Agusman Arief menambahkan, dalam upaya meningkatkan PAD, DPRD meminta Pemerintah Kota melakukan penyesuaian terhadap jenis objek PBB, pembaharuan data base objek pajak, penagihan secara kontinyu maupun tunggakan pajak, meningkatkan tertib administrasi, pengawasan dan optimalisasi kinerja UPT, dan menerapkan pembayaran pajak  secara elektronik e-billing."Untuk Penerapan e-billing dalam pengelolaan pajak DPRD Kota Bandarlampung telah membentuk Perda usul inisiatif tentang Pengelolaan Pajak Secara Elektronik. Perda ini dibentuk agar Pendapatan Daerah meningkat," tandasnya.

Selain mengesahkan LPj Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bandarlampung Tahun Anggaran 2017, sidang paripurna juga membahas penyampaian Rekomendasi DPRD Bandarlampung terhadap Laporan Keterangan  (LKPJ) Walikota Bandarlampung Tahun 2017.Dedi Yuginta. SE. MSi (F PDIP) sebagai juru bicara Pansus mengatakan, "Setelah Pansus membahas LKPJ Walikota maka Pansus memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanan pembangunan dimasa yang akan datang," ujarnya.

Sementara, menanggapi hal tersebut, Walikota Bandarlampung Drs. H. Herman HN, MM mengungkapkan, "Memang APBD kota Bandarlampung tahun 2017 belum memenuhi target, namun tahun ini kita usahakan lebih baik lagi, " pungkasnya.

Sumber : Lampungnetwork.com - Harry.P